Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini

 Pratek demokrasi di Indonesia secara faktual masa kini

Pratek demokrasi di Indonesia secara factual masa kini adalah sebagai berikut:

a.       Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling banyak 48 Partai (Pemilu 1999).

b.      Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih anggota DPD.

c.       Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak 2004. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara yang kuat.

d.      Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb.

e.       Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Ada lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya.

f.       Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.

g.      Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi.

h.      Kebebasan beraspirasi sudah semakin lebar. Demontrasi, debat public dan lain sebagainya sering dilakukan sehingga pemerintah dapat lebih mudah dkritik jika pemerintahan menyimpang dari jalurnya. Namun demontrasi masih ada unsur anarkisme sehingga menodai dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

i.        Penyelesaian masalah ataupun pemilihan pemimpin dengan musyawarah mufakat sudah berjalan sampai ke organisasi-organisasi terkecil di masyarakat.

j.        Masih terjadi ketimpangan dalam hukum untuk masyarakat kalangan bawah dan atas. Hukum seperti peraturan yang ditulis diatas air bagi orang kelas atas. Warga dengan ekonomi rendah mencuri subuah kakao untuk dia makan, terkena hukuman penjara, sedangkan para korup kelas atas yang merugikan Negara treliunan masih berkeliaran.

k.      Para wakil rakyat yang seharusnya mewakili setiap aspirasi dari rakyat belum bekerja secara maksimal.